.png)
MUARO JAMBI, batangharipedia.com — DPRD Kabupaten Muaro Jambi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PDAM Tirta Muaro Jambi. Sidak tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius pada infrastruktur utama perusahaan air daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan air bersih bagi ribuan warga, khususnya di kawasan padat penduduk Mendalo.
Dalam peninjauan lapangan, ditemukan berbagai kendala teknis mulai dari kerusakan pompa intake, gangguan jaringan pipa transmisi, hingga pasokan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang belum menggunakan jalur khusus sehingga kerap mengalami pemadaman.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Fraksi PAN, Ulil Amri, menegaskan bahwa persoalan air bersih kini menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah, terutama pasca pelantikan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno.
Menurutnya, pelayanan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh lagi tertunda penyelesaiannya.
“Jumlah pelanggan PDAM mencapai sekitar 18 ribu, dan hampir 11 ribu berada di wilayah Mendalo. Jika intake bermasalah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Ulil.
Hasil sidak menunjukkan titik persoalan paling krusial berada pada fasilitas intake PDAM. Pompa air dinilai sudah tidak bekerja optimal, jaringan pipa transmisi mengalami gangguan, serta daya listrik IPA masih bergantung pada jalur umum yang rentan padam.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air tidak berjalan maksimal.
Bahkan, di sejumlah kawasan permukiman, sekolah, dan wilayah padat penduduk di Mendalo, aliran air kerap tidak mengalir secara normal.
DPRD menilai situasi ini telah memasuki kategori darurat pelayanan publik.
Sebagai langkah penanganan, DPRD bersama Dinas PUPR dan pihak PDAM menyepakati dua skema solusi, yakni program jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, DPRD mendorong pengadaan pompa baru, peningkatan kapasitas daya listrik, serta pengalihan jalur listrik IPA ke jaringan khusus guna menjaga stabilitas distribusi air.
Sementara itu, solusi jangka panjang diarahkan pada pembangunan intake baru. Ulil menyebut rencana tersebut telah masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tingkat kelayakan di atas 90 persen.
Ia berharap dukungan anggaran pemerintah pusat dapat terealisasi pada 2026 atau 2027.
Selain persoalan teknis, DPRD juga menyoroti respons pelayanan PDAM terhadap keluhan masyarakat yang dinilai masih lambat, terutama saat kebutuhan air meningkat pada bulan Ramadan.
“Ketika air tidak mengalir, masyarakat kesulitan berwudu dan menyiapkan kebutuhan sahur. Ini bukan sekadar layanan biasa, tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan ibadah masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi keuangan, DPRD mengungkap potensi pendapatan PDAM wilayah Mendalo sebenarnya cukup besar, yakni sekitar Rp800 juta per bulan. Namun realisasi pendapatan saat ini baru mencapai sekitar Rp500 juta akibat banyaknya meteran air rusak serta infrastruktur distribusi yang belum optimal.
Melalui sidak ini, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan pelayanan air bersih agar masyarakat memperoleh layanan yang layak, stabil, dan berkelanjutan.
red
