BATANGHARI, batangharipedia.com - Pemerintah Kabupaten Batang Hari menunjukkan komitmen serius dalam mendorong efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).
Sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ, kebijakan efisiensi kini mulai diterapkan secara bertahap di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah strategis tersebut mencakup penerapan sistem kerja fleksibel atau work from home (WFH) bagi ASN, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintahan, hingga pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, Mula P Rambe, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk tindak lanjut konkret atas instruksi pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan adaptif.
“Apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi, tentu menjadi perhatian serius bagi kami di daerah. Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah konkret, termasuk menerapkan kebijakan work from home bagi ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran,” ujar Mula P Rambe.
Ia menjelaskan, selain penerapan WFH, pengendalian penggunaan kendaraan dinas juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah menetapkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas jabatan hingga maksimal 50 persen, sekaligus mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.
“Kami juga menekankan penghematan dalam penggunaan listrik, air, serta BBM kendaraan dinas. Langkah ini bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya kerja yang lebih bijak, produktif, dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari berharap dapat menciptakan sistem kerja pemerintahan yang lebih modern, efisien, serta berorientasi pada hasil, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Langkah efisiensi ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju birokrasi yang lebih adaptif di tengah dinamika kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
red
.png)
