BATANGHARI, batangharipedia.com —
Peredaran video yang menampilkan dugaan aktivitas bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Jambi, memicu perhatian luas masyarakat.
Isu tersebut berkembang menjadi sorotan publik setelah muncul informasi tambahan mengenai dugaan praktik perdagangan komoditas perkebunan dan energi yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Video berdurasi 52 menit yang beredar melalui akun TikTok @Intai.86 itu memperlihatkan aktivitas pemindahan BBM dari kendaraan tangki di sebuah gudang yang diduga bukan merupakan fasilitas resmi distribusi.
Narasi yang tertulis dalam video tersebut berbunyi:
“Inilah rekaman aktivitas bongkar muat BBM subsidi dari tangki merah putih PT. Jefri Abidin AB di sebuah gudang, yang disebut-sebut milik oknum anggota TNI berinisial Romi. Diharapkan Denpom dan Polda Jambi segera turun tangan menindak tegas, serta SKK Migas melakukan evaluasi terhadap izin niaga umum perusahaan tersebut. Apakah benar izin itu digunakan untuk menyalurkan BBM subsidi di tempat penampungan ilegal?”.
Narasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait legalitas kegiatan dimaksud serta potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, sejumlah sumber masyarakat menyebut bahwa adanya dugaan aktivitas perdagangan komoditas seperti cangkang sawit, crude palm oil (CPO), dan kernel di wilayah yang sama.
Aktivitas pengumpulan dan distribusi komoditas tersebut diduga berlangsung dalam skema tertutup, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap tata niaga serta potensi kerugian negara apabila terbukti terjadi pelanggaran perizinan.
Kombinasi dua isu ini memperkuat desakan masyarakat agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara menyeluruh.
Warga menilai investigasi yang transparan dan profesional sangat penting, tidak hanya untuk mengungkap fakta, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal serta memastikan iklim usaha berjalan secara sehat dan adil.
Pengamat lokal menilai persoalan distribusi BBM subsidi dan perdagangan komoditas strategis bukan sekadar isu administratif. Keduanya menyentuh kepentingan publik yang luas, mulai dari aspek keadilan sosial, ketahanan energi, hingga integritas sistem perdagangan daerah.
Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditangani secara objektif, berbasis data, serta sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kebenaran informasi yang beredar.
Publik kini menantikan langkah konkret aparat untuk melakukan investigasi sesuai ketentuan hukum sekaligus memberikan klarifikasi terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat.
red
.png)