BATANG HARI, batangharipedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, serta pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD dan Ranperda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Pola Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari, pada Selasa (9 September 2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I, Hj. El Firsta Nopsiamti, A.R., S.H., dan Wakil Ketua II, Muhammad Firdaus, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, bersama Wakil Bupati, H. Bakhtiar, S.P., unsur Forkopimda Kabupaten Batang Hari, Staf Ahli Setda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TP-PKK Kabupaten Batang Hari, organisasi kemasyarakatan, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menyampaikan Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2026 yang menjadi dasar pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merumuskan program prioritas pembangunan tahun mendatang.
“RAPBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang berkelanjutan, agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Batang Hari,” ujar Bupati Fadhil.
Selain pembahasan RAPBD, DPRD juga mengajukan dua Ranperda Inisiatif DPRD sebagai wujud komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Sementara itu, Ranperda tentang SOTK Tahun Anggaran 2025 dibahas sebagai langkah penyesuaian dan optimalisasi struktur kelembagaan pemerintah daerah, agar pelaksanaan program kerja lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan organisasi modern.
Rapat paripurna berjalan dengan tertib dan penuh khidmat, menandai sinergi yang solid antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
red
