BATANGHARI, batangharipedia.com – Akhir-akhir polemik terkait angkutan batubara terus mencuat, mulai dari angkutan darat yang tak patuhi aturan, kemudian di jalur sungai terjadi perusakan tanah pinggir sungai yang disebabkan oleh tongkang/ponton yang kerap parkir sembarangan di pinggir sungai.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM KOMPIHTAL, Usman Yusuf mengatakan, beberapa waktu lalu, Satgas Wasgakkum sudah membuat kajian terkait aturan angkutan batubara ini, kemudian turun lah SE gubernur terkait jam operasional angkutan batubara baik untuk jalur darat dan sungai.
“Seingat kami belum ada SE yang memperbolehkan truk batubara untuk melintasi jalan nasional dan provinsi untuk rute Muara Bulian - Jambi. Angkutan darat hanya boleh melintasi jalur Sarolangun hingga ke pelabuhan di Batanghari,” paparnya.
Sebagai salah satu aktivis Batanghari, Usman mengatakan, ia bersama beberapa rekan lainnya akan menyurati Polres Batanghari terlebih dahulu, khususnya untuk Satlantas Polres Batanghari, agar benar-benar serius menindak truk yang kerap membandel.
“Jangan hanya memberikan tilang, kalau perlu Polres Batanghari berikan surat peringatan untuk perusahaan tersebut. Jika sopirnya masih nakal, perusahaan harus diberikan sanski,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua LSM GPKJ, Sopan Sopian mengatakan, Satgas Wasgakkum yang kerap melakukan rapat terkait aturan-aturan batubara ini semestinya harus turun ke Batanghari disaat jam-jam rawan.
“Jangan hanya menerima laporan dari bawahan ataupun segelintir orang saja. coba mereka rasakan dulu bagaimana situasi di jalanan Kabupaten Batanghari ini. Jadi mereka bisa tahu bagaimana menderitanya pengendara di sini,” kata dia.
Belum lagi, lanjut Sopian, rusaknya jalan provinsi yang disebabkan ratusan angkutan BB yang melebihi tonase tentunya membuat rugi pemerintah.
“Kalau sudah lewat jam 12 malam, sopir-sopir nakal ini selalu melawan arah. Tak puas merusak jalur kiri, mereka mulai menjajah ke jalur kanan. Tentunya ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat,” paparnya.
Ia meminta agar semua pihak yang berkecimpung dalam penegakkan aturan angkutan batubara ini kembali mengevaluasi dan memanggil semua perusahaan tambang batubara.
“Panggil para pengusaha ini, pemerintah jangan mau kalah dengan cukong-cukong ini. Jika memang tidak bisa menyelesaikan masalah ini, apakah kami perlu menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi di jalanan?,” pungkasnya.
red
