BATANGHARI, batangharipedia.com - Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, menghadiri Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Triwulan IV sekaligus Penganugerahan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) dalam Kompetisi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (15/12).
Kehadiran Wakil Bupati Batang Hari dalam agenda nasional tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Mall Pelayanan Publik (MPP) dinilai sebagai wujud nyata transformasi layanan pemerintah, dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat. Konsep ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, H. Bakhtiar menegaskan bahwa MPP merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah diakses dan terkoordinasi.
“Mall Pelayanan Publik adalah simbol keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang prima. Dengan pemusatan layanan, masyarakat tidak lagi dipersulit oleh prosedur yang panjang dan terpisah-pisah. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik,” ujar H. Bakhtiar.
Ia juga menambahkan bahwa efektivitas dan integrasi layanan melalui MPP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif.
Selain peresmian MPP, kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI), sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah yang mampu menghadirkan terobosan dan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari, lanjut Wakil Bupati, akan terus berupaya menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah, dan berkualitas.
“Pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, inovasi dan peningkatan kualitas layanan harus menjadi budaya dalam birokrasi,” pungkasnya.
Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan langkahnya untuk terus bertransformasi, memperkuat sinergi layanan, serta menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
red
.jpeg)
