BATANG HARI, batangharipedia.com – Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Batang Hari kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sejumlah armada truk pengangkut brondol sawit yang diduga milik seorang pengusaha bernama Akiang.
Berdasarkan informasi warga serta dokumentasi yang diterima redaksi, armada truk yang dikenal dengan sebutan mobil KT tersebut diduga hampir setiap hari mengantre untuk mengisi BBM subsidi di SPBU yang berada wilayah Kabupaten Batang Hari.
Aktivitas pengisian BBM oleh armada tersebut bahkan disebut-sebut kerap memicu antrean panjang hingga menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan SPBU, terutama pada pagi hari hingga menjelang siang.
"Iyo mobil KT tu yang bebas ngisi solar subsidi. Kalau nak nengok nyo, pagi dan siang jam 2-an adolah muat macet dipom tu," ungkap seorang warga kepada media ini.
Tak hanya persoalan antrean, sumber tersebut juga mengungkapkan alasan para sopir diduga lebih memilih mengisi BBM di SPBU dibandingkan menggunakan pasokan minyak dari gudang yang disebut berada di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi.
Menurutnya, harga BBM yang disediakan di gudang tersebut dinilai terlalu mahal jika dibandingkan dengan uang jalan yang diterima para sopir.
"Yo karno minyak yg di sediakan di gudang tu hargo e dak masok akal degan duit jalan yg dak seberapo, tu brapo nian dapat e lagi, gudang nyo berada di Talang Banjar Jambi," ujarnya.
Informasi lain yang dihimpun redaksi menyebutkan, lokasi gudang tersebut diduga merupakan tempat penyimpanan atau pool armada mobil KT yang beroperasi mengangkut brondol sawit.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian lantaran kendaraan-kendaraan tersebut diduga merupakan armada operasional usaha pengangkutan hasil perkebunan, bukan kendaraan yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan pribadi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kelayakan kendaraan operasional usaha perkebunan dalam mengakses BBM bersubsidi, termasuk bagaimana proses penerbitan barcode atau QR Code Subsidi Tepat melalui sistem MyPertamina terhadap armada-armada tersebut.
Seorang sumber lainnya menyebutkan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut diduga dapat memperoleh barcode selama persyaratan administrasi kendaraan terpenuhi.
"Kalau terkait barcode tu, semua mobil KT biso, asal mobil lengkap be ado STNK nyo biso keluar barcode nyo," ungkap sumber tersebut.
Pernyataan ini tentu perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait, khususnya mengenai proses verifikasi dan validasi data kendaraan yang memperoleh akses pembelian BBM bersubsidi.
Pasalnya, pemerintah telah mengatur secara khusus kelompok konsumen yang berhak menggunakan BBM jenis Solar subsidi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
Dalam ketentuan tersebut, penyaluran BBM bersubsidi diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu sesuai kriteria dan sektor yang telah ditetapkan.
Karena itu, penggunaan Solar subsidi oleh kendaraan operasional usaha perkebunan perlu diperiksa berdasarkan jenis kendaraan, peruntukan, serta ketentuan teknis yang berlaku.
Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, pelakunya dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Dugaan praktik tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang berhak. Apabila penyalurannya tidak tepat sasaran, maka masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi dirugikan.
Atas persoalan ini, pihak SPBU, Pertamina, serta BPH Migas diharapkan dapat melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap aktivitas pengisian BBM oleh armada tersebut, termasuk memeriksa keabsahan barcode yang digunakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut sebagai pemilik armada, yakni Akiang, belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada yang bersangkutan maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang.
red
