BATANG HARI, batangharipedia.com – Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batang Hari, Mula P. Rambe, yang mewakili Bupati Batang Hari mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (15/09/2026).
Rapat yang diikuti dari Ruang Kerja Sekda Kabupaten Batang Hari tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, penguatan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya dan aset, hingga percepatan pembangunan di tingkat desa.
Dalam forum tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni evaluasi pengelolaan aset daerah, pelaksanaan Reforma Agraria dan pengawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta implementasi program prioritas Presiden di tingkat desa.
Pada agenda pertama, pembahasan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Pengelolaan aset tidak hanya dituntut tertib secara administrasi, tetapi juga diarahkan agar mampu menjadi sumber daya produktif yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain BMD, keberadaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi perhatian. Penguatan kinerja BUMD dipandang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah.
Agenda berikutnya membahas Reforma Agraria dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Pemerintah daerah diharapkan terus mengambil peran aktif dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria serta memperkuat pengawasan terhadap keberadaan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LSD.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, agenda ketiga berfokus pada evaluasi serta percepatan pelaksanaan program-program prioritas Presiden yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat desa.
Pembangunan desa menjadi salah satu bagian penting dalam pemerataan pembangunan. Karena itu, efektivitas implementasi program, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta percepatan pelaksanaan di lapangan menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam Raker dan RDP ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Melalui sinergi tersebut, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin produktif, pelaksanaan Reforma Agraria dan perlindungan lahan pangan dapat berjalan lebih optimal, serta berbagai program pembangunan di tingkat desa mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, agenda Raker dan RDP tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke tingkat desa.
red
