BATANGHARI, batangharipedia.com — Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMP Negeri 4 Batang Hari, Kelurahan Muara Jangga, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, mulai menjadi sorotan.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan dua gedung sekolah yang telah selesai dikerjakan tahun ini.
Proyek revitalisasi yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp997.000.000 dan dilaksanakan melalui sistem swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Waktu pelaksanaan tercatat selama 90 hari kalender, sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek.
Namun hasil pengamatan langsung di lokasi memunculkan sejumlah catatan teknis yang patut mendapat perhatian.
Pada pekerjaan rangka atap baja bermerek Spyroncrus, awak media menemukan dugaan penggunaan material yang tidak sepenuhnya memenuhi standar spesifikasi pemerintah, baik dari sisi ketebalan, mutu baja, maupun sistem sambungan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan konstruksi serta aspek keselamatan bangunan dalam jangka panjang.
Selain itu, pada bagian kusen pintu dan jendela, material yang digunakan diduga menggunakan kayu kelas tiga. Secara kualitas, jenis kayu tersebut dinilai lebih rendah dan berpotensi tidak sesuai dengan standar teknis yang lazim diterapkan pada proyek pendidikan berskala nasional.
Temuan lain yang mencolok adalah perbedaan material plafon pada dua gedung yang direvitalisasi. Satu gedung menggunakan plafon triplek, sementara gedung lainnya menggunakan plafon GRC.
Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi spesifikasi pekerjaan, serta apakah perubahan material telah melalui revisi RAB atau persetujuan teknis resmi dari pihak terkait.
Perbedaan kualitas dan jenis material antar gedung dalam satu paket pekerjaan dinilai tidak lazim, terlebih proyek ini merupakan bagian dari program strategis nasional di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sejumlah pihak menilai, apabila dugaan ketidaksesuaian tersebut terbukti, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, serta dapat berdampak pada kualitas sarana pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada P2SP SMPN 4 Batang Hari selaku pelaksana swakelola serta Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari guna memperoleh klarifikasi resmi terkait kesesuaian pekerjaan dengan RAB, standar material rangka baja, penggunaan kayu pada kusen, serta perbedaan material plafon pada kedua gedung.
red
.png)
