BATANGHARI, batangharipedia.com — Pelaksanaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Drumband Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) di Kabupaten Batang Hari belakangan menjadi perbincangan publik.
Polemik mencuat seiring adanya pembebanan biaya kepada masyarakat berupa tiket masuk (karcis) senilai Rp25.000 serta sejumlah pembiayaan lain yang dinilai bertentangan dengan prinsip Kejurprov yang seharusnya digelar secara gratis.
Namun, polemik tersebut muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait perbedaan konsep dan pengelolaan kegiatan yang berlangsung secara bersamaan di lokasi yang sama.
Diketahui, Kejurprov Drumband PDBI merupakan agenda resmi organisasi olahraga yang pada prinsipnya tidak membebankan biaya apa pun, baik kepada peserta maupun masyarakat penonton.
Seluruh kebutuhan kegiatan telah diatur sesuai mekanisme organisasi dan bersifat non-komersial.
Sementara itu, pada waktu dan lokasi yang sama, turut digelar kegiatan Batang Hari Marching Championship (BHMC) yang merupakan event mandiri.
Berbeda dengan Kejurprov, BHMC diselenggarakan secara independen oleh pihak penyelenggara tanpa sokongan donatur utama, sehingga pembebanan biaya seperti tiket masuk dinilai wajar sebagai bagian dari upaya menutup kebutuhan operasional.
Persoalan kemudian muncul karena Kejurprov PDBI tersambung atau “menyantel” dalam rangkaian kegiatan BHMC.
Kondisi inilah yang menimbulkan asumsi di tengah masyarakat bahwa pembiayaan yang berlaku pada BHMC juga diberlakukan pada Kejurprov, sehingga memicu persepsi negatif terhadap penyelenggaraan Kejurprov Drumband PDBI.
Panitia pelaksana Kejurprov Jambi Cabor Drumband yang dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari, Samijan, SE pangkat bicara untuk meluruskan persoalan tersebut.
“Perlu kami tegaskan bahwa Kejurprov Drumband PDBI pada dasarnya tidak memungut biaya apa pun. Tidak ada karcis resmi Kejurprov. Tiket masuk yang beredar merupakan bagian dari kegiatan BHMC yang diselenggarakan secara mandiri,” ujar panitia pelaksana.
Panitia mengakui bahwa penyatuan lokasi dan waktu kegiatan menjadi faktor utama terjadinya kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Ke depan, pemisahan informasi dan sosialisasi akan kami perjelas agar tidak terjadi lagi asumsi keliru yang merugikan citra Kejurprov maupun organisasi PDBI,” tambahnya.
Panitia juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara proporsional dan tidak mengeneralisasi seluruh kegiatan sebagai satu kesatuan pembiayaan.
Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Batang Hari dapat memahami bahwa polemik yang muncul bukanlah bentuk pungutan liar dalam Kejurprov, melainkan akibat perbedaan konsep antara event resmi organisasi dan kegiatan mandiri yang berjalan beriringan.
red
.jpeg)
