BATANG HARI, batangharipedia.com -Dugaan kasus penggerebekkan seorang anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi berinisial 'MH' yang sedang berduaan dengan wanita berstatus janda berinisial 'RM' terjadi beberapa waktu lalu dikawasan Perumahan Mitranda Asri Dua tepatnya RT 24 bukan lagi menjadi berbincang publik daerah, tetapi hal tersebut sudah menjadi sorotan nasional.
Kenapa demikian, dengan status sebagai legislatif atau perwakilan rakyat tentang penyampaian aspirasi masyarakat, hal Ini seharusnya tamparan keras bagi integritas lembaga legislatif daerah dan partai politik yang menaungi 'MH'.
Dibalik merusaknya marwah sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, hal itu juga mencoreng nama buruk partai politik apalagi parpol itu sendiri dikomandoi oleh Presiden Republik Indonesia
Menurut Ketua PWRI Batang Hari Azwar Amir Hamzah bahwa seharusnya sebagai pejabat publik, 'MH' terikat pada kode etik DPRD yang menuntut setiap anggotanya untuk menjaga marwah dan kehormatan pribadi, martabat lembaga, serta mematuhi norma hukum dan kesusilaan. Tindakan yang telah dilakukan oleh 'MH' seharusnya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
" Namun, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada individu. Partai politik yang mengusung 'MH' juga memiliki kode etik partai, yang secara umum mengatur perilaku kader dengan baik di ruang publik maupun privat. Selama hal tersebut berdampak pada citra partai, diamnya partai menghadapi kasus seperti ini justru dapat diartikan sebagai pembiaran dan ketidak seriusan suatu partai.”kata Azwar
Dijelaskannya lagi bahwa ia sering mendengar jargon partai tentang integritas, moral dan pengabdian kepada rakyat. Tetapi jargon akan menjadi omong kosong jika partai tidak berani memberi sanksi tegas kepada kadernya yang telah melanggar etik.
" Seharusnya partai harus memberikan ketegasan terhadap prilaku kadernya seperti itu entah itu lemberian sanksi bukan semata soal hukuman, melainkan langkah penyelamatan marwah partai dan kepercayaan terhadap publik,"ujarnya
Dikatakannya Amir Hamzah, pengalaman ini menunjukkan bahwa partai yang cepat dan tegas menindak pelanggaran etik kadernya justru mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya juga, partai yang berlindung di balik alasan atau menunggu proses hukum tanpa memberi sanksi internal akan dipandang lemah dan oportunis
" Kasus ' MH' ni adalah ujian nyata bagi partai politik di Batang Hari terutama partai Gerindra, apakah mereka pihak pengurus partai berani menegakkan aturan yang mereka buat didalam suatu partai, atau hanya memilih menutup mata dan telinga demi kepentingan politik jangka pendek," tegas Amir Hamzah
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu jawaban, dan jawaban itu tidak cukup dengan pernyataan normatif, akan tetapi dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata pengurus partai itu sendiri.
red
