-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

PPWI Jambi Soroti BPN Sarolangun: Riwayat Berkas Sejak 2006 Belum Tuntas, Dua SHM di Kawasan HP/HPT Diminta Diusut

| Sabtu, November 21, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-21T09:10:11Z

SAROLANGUN, batangharipedia.com — Maklumat pelayanan yang terpampang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kini menjadi sorotan. Komitmen memberikan pelayanan sesuai standar, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta bersedia menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai ketentuan dipertanyakan menyusul belum jelasnya penyelesaian permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik keluarga almarhum R. Sandani.


Persoalan ini mendapat perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Jambi. Sejak 14 Juli 2026, organisasi tersebut melakukan pendampingan terhadap ahli waris almarhum R. Sandani di Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.


Ketua DPD PPWI Provinsi Jambi, Abdul Muthalib, S.H., mempertanyakan belum adanya kepastian penyelesaian permohonan yang memiliki riwayat administrasi panjang. Bahkan, berdasarkan dokumen yang dihimpun, berkas tersebut telah melalui pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A pada 27 September 2006.


Bukan hanya persoalan permohonan keluarga R. Sandani, PPWI Jambi juga menyoroti dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada 2019 melalui proses ajudikasi pertanahan di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh.


Kedua bidang tanah tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan areal perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dua persoalan berbeda tersebut kini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, ketelitian, serta konsistensi administrasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Sarolangun.


Dokumen Sejak 1977, Panitia A Tahun 2006 Sudah Menyatakan Memenuhi Persyaratan. Persoalan yang dialami keluarga almarhum R. Sandani bukan sekadar klaim penguasaan tanah tanpa dasar administrasi. Berdasarkan inventarisasi dokumen DPD PPWI Provinsi Jambi, keluarga tersebut memiliki sejumlah bukti administratif yang mencatat riwayat penguasaan tanah dan rumah sejak 1977.


Dokumen itu meliputi surat penugasan kepolisian tahun 1977, Surat Keputusan Kepala Desa Sadar Bhakti Singkut III Nomor 141/233/VI/1982 tertanggal 7 Juni 1982, peta situasi tanah dengan luas sekitar 1,8 hektare, surat keterangan desa tahun 1989 dan 1990, riwayat penguasaan tanah, hingga dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 27 September 2006. Dalam bagian kesimpulannya, permohonan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Milik berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat itu.


Meski demikian, kesimpulan Panitia A bukan berarti hak atas tanah telah resmi diberikan ataupun sertifikat telah diterbitkan. Masih terdapat tahapan administrasi dan keputusan pemberian hak yang harus dipastikan keberadaannya.


Apa yang terjadi setelah pemeriksaan Panitia A pada 2006? Apakah keputusan pemberian hak pernah diterbitkan? Apakah terdapat kekurangan persyaratan, keberatan pihak lain, sengketa, atau perubahan status tanah yang menghambat proses tersebut?


Jika permohonan tidak dapat dilanjutkan, apa dasar hukum dan pemberitahuan resmi yang telah disampaikan kepada pemohon?. Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan administratif yang terang, bukan sekadar komunikasi koordinasi tanpa kejelasan hasil.


Pada 14 Juli 2026, Dodi Ranses selaku ahli waris memberikan kuasa pendampingan kepada DPD PPWI Provinsi Jambi melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/DPD-PPWI/JBI/VII/2026.


Pada tanggal yang sama, tim pendamping juga menyusun Berita Acara Wawancara Nomor 008/BAW/DPD-PPWI/JBI/VII/2026 dan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor 009/BAPD/DPD-PPWI/JBI/VII/2026.


Dalam berita acara tersebut, ahli waris menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengurusan sertifikat, termasuk adanya klaim Pemerintah Desa terhadap tanah dan rumah yang menjadi objek permohonan.


Namun, klaim masing-masing pihak tetap harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari instansi berwenang. PPWI menegaskan bahwa pendampingan dilakukan untuk memperjuangkan kepastian hukum, bukan menetapkan kepemilikan secara sepihak.


Selanjutnya, pada 17 Juli 2026, PPWI Jambi melayangkan surat Nomor P.0100/DPD-PPWI/JBI/VII/2026 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Surat tersebut meminta percepatan penyelesaian permohonan SHM sekaligus penjelasan mengenai perkembangan proses administrasinya.


Kantor Pertanahan Sarolangun kemudian merespons melalui surat Nomor HP.01/257-15.03/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan, Dwi Sugiharto, S.SiT., M.H.


Dalam surat tersebut, PPWI diundang untuk melakukan koordinasi dengan membawa dokumen permohonan.


Namun, menurut Abdul Muthalib, undangan koordinasi tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai status akhir permohonan. PPWI mengaku telah kembali menyampaikan surat lanjutan dan melakukan beberapa kali kunjungan ke Kantor Pertanahan Sarolangun.


Hingga November 2026, pihak pendamping menyatakan belum menerima penjelasan tertulis yang secara konkret menerangkan apakah permohonan dapat dilanjutkan, apa saja kekurangan persyaratannya, atau apa dasar hukum yang menyebabkan proses belum dapat diselesaikan.


Abdul Muthalib mengungkapkan, upaya memperoleh kejelasan atas persoalan tersebut mengharuskannya berulang kali menempuh perjalanan dari Kota Jambi menuju Kabupaten Sarolangun. Waktu perjalanan, menurut keterangannya, mencapai sekitar enam jam.


Baginya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai sulitnya bertemu atau berkomunikasi dengan pimpinan Kantor Pertanahan. Hal yang jauh lebih penting adalah kepastian hasil pelayanan administrasi terhadap permohonan masyarakat yang telah memiliki riwayat dokumen panjang.


PPWI menilai, masyarakat tidak boleh dibiarkan terus menunggu tanpa penjelasan mengenai status permohonan yang mereka ajukan melalui prosedur resmi.


Kepastian hukum memang tidak berarti setiap permohonan sertifikat harus dikabulkan. Namun, apabila terdapat kekurangan administrasi, pemohon harus diberi penjelasan. Jika terdapat sengketa atau hambatan hukum, dasar dan mekanisme penyelesaiannya harus disampaikan secara transparan.


Sebab, pelayanan publik bukan hanya tentang menerima surat, mengundang koordinasi, atau menjalankan prosedur administratif, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh informasi dan kepastian sesuai kewenangan penyelenggara.


Di tengah persoalan keluarga almarhum R. Sandani, PPWI Jambi juga mengungkap adanya bahan investigasi lain terkait penerbitan dua SHM di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.


Berdasarkan data sertifikat yang dihimpun, kedua bidang tanah tersebut tercatat sebagai berikut:


Pertama, SHM Nomor 1817 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06.08.03.05.01253, memiliki luas 22.170 meter persegi. Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 109/HM/BPN-06.08/2019 tertanggal 5 Desember 2019.


Kedua, SHM Nomor 1853 dengan NIB 06.08.03.05.01392, memiliki luas 19.880 meter persegi. Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 110/HM/BPN-06.08/2019 tertanggal 5 Desember 2019.


Kedua sertifikat tersebut tercatat atas nama Ernawati.


PPWI Jambi menduga lokasi kedua bidang tanah memiliki keterkaitan dengan areal perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan HP/HPT.


Dugaan tersebut menjadi persoalan serius yang perlu ditelusuri melalui pencocokan koordinat bidang tanah dengan peta penetapan kawasan hutan yang berlaku pada saat penerbitan sertifikat.


Selain itu, perlu dipastikan apakah terdapat pelepasan kawasan hutan, perubahan peruntukan, perubahan batas, atau dasar hukum lain yang memungkinkan tanah tersebut diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa bidang tanah tersebut masih berstatus kawasan hutan dan tidak memiliki dasar hukum yang diperlukan untuk penerbitan hak, persoalan ini patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administratif maupun hukum sesuai kewenangan instansi terkait.


Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti sebelum dilakukan pemeriksaan resmi.


PPWI meminta ATR/BPN dan instansi kehutanan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proses penerbitan kedua sertifikat tersebut, termasuk riwayat penguasaan tanah, dasar penetapan objek, serta dokumen pendukung penerbitan hak.


Sorotan terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Sarolangun semakin menguat setelah PPWI menyinggung Maklumat Pelayanan tertanggal Januari 2026 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan, Dwi Sugiharto.


Dalam maklumat tersebut, terdapat tiga komitmen utama, yakni melaksanakan pelayanan sesuai standar, memberikan pelayanan sesuai kewajiban disertai perbaikan berkelanjutan, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan serta menyediakan mekanisme penanganan pengaduan.


Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Apabila benar terdapat permohonan dan surat lanjutan yang tidak ditindaklanjuti secara memadai, kondisi tersebut patut dievaluasi untuk mengetahui apakah terdapat indikasi maladministrasi, termasuk penundaan berlarut atau pengabaian kewajiban pelayanan.


Penilaian dan penetapan ada atau tidaknya maladministrasi tentu harus dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan. Atas berbagai persoalan tersebut, DPD PPWI Provinsi Jambi mendesak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan penanganan permohonan keluarga almarhum R. Sandani.


Evaluasi tersebut diharapkan mampu menjawab secara konkret sejumlah persoalan, mulai dari riwayat permohonan sejak pemeriksaan Panitia A tahun 2006, tindak lanjut setelah koordinasi pada Agustus 2026, hingga status hukum dan administrasi yang menjadi dasar dapat atau tidaknya permohonan diselesaikan.


PPWI juga meminta pemeriksaan terpisah terhadap dua SHM tahun 2019 di Desa Karang Mendapo yang diduga memiliki keterkaitan dengan lahan perkebunan sawit di kawasan HP/HPT.


Bagi PPWI Jambi, pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti pada prosedur surat-menyurat tanpa hasil yang terukur.


Masyarakat berhak memperoleh penjelasan apakah permohonannya dapat diproses, masih membutuhkan kelengkapan, sedang menghadapi persoalan sengketa, atau tidak dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum.


Negara memang tidak wajib mengabulkan setiap permohonan hak atas tanah. Namun, negara wajib memastikan setiap proses administrasi berjalan sesuai hukum, transparan, cermat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.


Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai belum adanya jawaban substantif atas surat lanjutan masih berdasarkan keterangan pihak PPWI Jambi. Awak media belum memperoleh penjelasan resmi terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun maupun Pemerintah Desa Bukit Murau terkait persoalan tersebut.




red


×
Berita Terbaru Update